On Thursday, April 18, 2013
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan siap mengerahkan personelnya untuk mengamankan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan apabila pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter.
Dalam pengamanan tersebut, Polri akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. "Kebijakan ini kan masih ada beberapa pilihan. Tapi, intinya, Polri siap mengamankan pelaksanaannya di lapangan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah," kata Timur di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (16/4/2013).
Timur mengatakan, nantinya setiap petugas kepolisian akan ditempatkan di setiap SPBU di seluruh Indonesia. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi pengamanan dari polisi. Timur menyatakan, warga tidak diperkenankan membeli BBM bersubsidi apabila tidak sesuai ketentuan.
"Artinya, ya memang tidak boleh dilakukan langkah seperti menimbun BBM subsidi. Kalau sesuai ketentuan, bolehnya isi segitu, ya segitu saja. Kita bantu sosialisasi sembari menunggu keputusan pemerintah," ujar Timur.
Ada dua opsi pengendalian BBM subsidi tersebut. Opsi pertama dengan menaikkan harga BBM untuk kendaraan pribadi Rp 6.500 untuk kendaraan pribadi dan Rp 4.500 untuk sepeda motor dan angkutan umum serta angkutan barang.
Opsi kedua berupa pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dengan memasang alat perekam sebagai pendukung sistem radio frequency identification (RFID). Hal itu dilakukan pemerintah untuk menekan defisit anggaran subsidi BBM.
Kenaikan harga tersebut diusulkan hanya berlaku untuk pemilik mobil pribadi sebab selama ini anggaran subsidi energi, khususnya BBM bersubsidi, justru dinikmati oleh orang kaya. Di sisi lain, anggaran subsidi BBM ini ditekan agar lebih tepat sasaran sehingga harga BBM bersubsidi untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum diusulkan untuk tidak naik. Kebijakan ini diusulkan akan diterapkan mulai Mei 2013
